Selatpanjang, riauoke.com- Terhentinya pelayanan ambulance laut menuai kecaman dari berbagai pihak yang beranggapan bahwa Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti terkesan mengabaikan urusan pelayanan kesehatan.
Sontak saja polemik tersebut mengundang protes dari Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Kepulauan Meranti, Mohd. Ilham. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan kebutuhan prioritas masyarakat yang tidak boleh dihentikan.
"Kami kira ambulance laut menjadi kebutuhan fundamental masyarakat yang hari ini sepertinya memang diabaikan. Tentunya kita sangat tidak berharap hal ini terjadi, sebab kesannya Pemda Kepulauan Meranti sedang bermain - main dengan urusan nyawa manusia," tegas Ilham pada Kamis (04/ 09/ 2025) siang.
Tidak tanggung - tanggung, akumulasi utang ambulans laut diketahui sejak 2024 lalu diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Ilhampun mengatakan bahwa tunda bayar kerap menjadi alasan klasik untuk menutupi kegagalan pihak terkait dalam berbagai persoalan. Karenanya, Pimpinan Organisasi Hijau - Hitam Kepulauan Meranti itu menagih Visi - Misi Asmar - Muzamil dalam menangani sektor kesehatan.
"Kami melihat di berbagai sumber, bahwa sekitar 25 Persen APBD kita tahun 2024 mengalokasikan anggaran kesehatan, namun alasan - alasan klasik seperti ini terus saja terjadi setiap tahun. Dan atas dasar itu pula, hari ini kami menagih janji - janji kampanye Asmar - Muzamil yang katanya akan membawa Meranti menuju negeri yang Unggul, Agamis dan Sejahtera," tambahnya.
Ilham juga memaparkan tentang informasi yang didapatkan pihaknya terkait teknis distribusi medis oleh Dinas Kesehatan, sehingga pihak yang bersangkutan mengalami masalah ketersediaan obat - obatan. Di samping kronologi tersebut, Ilham membuat pernyataan secara tegas atas nama Himpunan Mahasiswa Islam Kepulauan Meranti akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPRD dan Pemda Kepulauan Meranti apabila hal itu tidak diselesaikan dalam waktu dekat.
"Jika polemik ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, maka HMI Kepulauan Meranti akan menjadi organisasi mahasiswa pertama yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola pemerintahan sekaligus kepada DPRD Kepulauan Meranti sebagai lembaga yang kami anggap gagal dalam menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan," tutup Mohd. Ilham. []Indra
